PPIDesa

—Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mewajibkan setiap Badan Publik untuk menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pasal 13 ayat (1) UU KIP menyatakan bahwa “Untuk mewujudkan pelayanan cepat,tepat,dan sederhana, setiap badan publik wajib :

  1. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dokumentasi;
  2. Membuat dan mengembangkan system penyediaan pelayanan informasi secara cepat,mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi yang berlaku secara nasional.

 

Berikut struktur organisasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi desa Curahpoh tahun 2017

struktur kelembagaan PPID

Skip to toolbar